Pengadaan Alutsista TNI Gagal, Komisi I DPR RI Sesalkan Kegagalan Pemerintah

Pada 25 Februari 2014, Komisi I DPR RI sesalkan kegagalan pemerintah dalam melakukan amanah rencana strategis dari Kemenhan untuk pengadaan alutsista yang memang dibutuhkan militer Indonesia. Tubagus Hasanuddin selaku Wakil Ketua Komisi I DPR menyatakan bahwa rencana strategis Kemenhan sudah dikepreskan dan penambahan dana sebesar Rp 50 triliun untuk periode 2009-2014. Tapi hingga kini belum bisa terbeli anggaran itu belum turun seluruhnya. "Pemerintah hanya mampu mengadakan alutsista TNI sebesar Rp 23 triliun," ungkap Hasanuddin.

Sisanya sebesar Rp 27 triliun belum bisa dibayarkan lantaran alasan situasi keuangan negara sedang tidak menguntungkan. "Negara tak punya duit. Risikonya target minimum essential force tak tercapai," ungkapnya.

Dalam kacamata Hasanuddin, sebenarnya hal seperti ini memerlukan political will dari presiden, supaya masalah tersebut tidak diwariskan kepada pemerintah selanjutnya. Yang paling disesalkan, lanjutnya, adalah dari Rp 23 triliun yang sudah diprogramkan, pemerintah belum membayar Rp 1,1 triliun untuk cicilan yang jatuh tempo April 2014. Padahal kontrak sudah diteken dan proses pengadaan bertahap sudah dijalankan.

Dengan pembayaran sebagian besar sudah masuk, ada potensi kerugian besar bila kontrak tak dipenuhi. Komisi I DPR sendiri sudah mendesak agar dicarikan dana itu, namun Kemenkeu sudah menyatakan sikap "lempar handuk". "Saya melihat ada mismanajemen, bagaimana kebijakan kepala negara tak bisa diteruskan oleh menteri," pungkasnya.

Sumber:
BeritaSatu