Menhan: Industri Pertahanan (Alutsista) Tanah Air Jangan Tergantung Terus Pada Pemerintah

Pada 17 Desember 2013, Menhan Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mendorong terus pertumbuhan industri pertahanan (alutsista) Tanah Air. Namun, Menhan mengingatkan untuk tidak terus-terusan tergantung pada pemerintah. Maksudnya tergantung pada pemerintah adalah hanya mengandalkan pesanan dari pemerintah saja, tanpa memikirkan ekspansi ke luar.

Menhan: Industri Pertahanan (Alutsista) Tanah Air Jangan Tergantung Terus Pada Pemerintah

"Kedepan kami ingin terus mendorong industri pertahanan dalam negeri. Industri pertahanan harus memiliki inisiatif untuk berkembang tanpa tergantung kepada instansi-instansi pemerintah. PT DI harus dapat lakukan itu, sehingga tidak selamanya tergantung dari pemerintah," demikian Menhan menjelaskan di sebuah acara serah terima pesawat di Kawasan Produksi II PT DI, Bandung.
 
Lebih lanjut Menhan menegaskan, sejak 2010 pemerintah Indonesia telah membentuk KKIP yang merupakan kependekan dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Berkat support dari KKIP, empat hingga lima tahun terakhir ini, industri pertahanan -dalam hal ini PT DI- dinilai mengalami perkembangan yang cukup baik. Bahkan, sebuah maskapai penerbangan internasional disebut-sebut telah mempercayai PT DI untuk mengerjakan pesawat komersil mereka. [Beritasatu]

3 Pesawat Kepresidenan dari Waktu ke Waktu

Waktu Jusuf Kalla masih menjabat wapres, ada pengalaman buruk yang pernah dialaminya saat naik pesawat kepresidenan. Bulan Juli 2006, wapres terbang dari Jakarta ke Bandara Polonia, Medan, dengan pesawat kepresidenan Fokker 28 TNI AU.

Apa yang terjadi?

Sejumlah kaca kokpit retak. Pesawat cadangan pun dikirim dari Halim. Wapres segera mengemukakan planning lamanya yang sempat tertunda untuk mengganti pesawat kepresidenan yang sudah ada. "Umurnya kan sudah 30 tahun. Jadi, harus diganti yang lebih baik lagi," ujar Kalla ketika itu.

Sudah sejak masa Presiden Soekarno, beragam pesawat digunakan untuk kunjungan resmi. Berikut ini ulasannya.

3 Pesawat Kepresidenan dari Waktu ke Waktu

1. Pesawat Kepresidenan Bung Karno

Saat menjabat presiden, Bung Karno memakai dua pesawat kepresidenan dari jenis C-140 Jetstar. Pesawat yang diproduksi oleh Lockheed itu dinamai Pancasila dan Saptamarga. Kini, salah satu pesawat ini menghuni Museum Dirgantara di Yogyakarta. Sesudah memakai Jetstar, pesawat yang kemudian dipakai Bung Karno adalah Ilyushin Il-14, hibah dari Pemerintah Rusia. Pesawat berbaling-baling ganda yang dinamai Dolok Martimbang itu dioperasikan Skadron 17 AURI.

2. Pesawat Kepresidenan Soeharto


Presiden Soeharto menggunakan beberapa jenis pesawat. Pada masa awal pemerintahan, untuk kunjungan dalam negeri, Presiden Soeharto menggunakan Hercules C-130 milik TNI AU. Pesawat Douglas DC-8 juga sempat digunakan untuk kunjungan ke luar negeri. Kunjungan dalam negeri lainnya, Soeharto kerap menggunakan beberapa pilihan. Ada Avro RJ-185 milik Pelita Air Service.

Lalu Fokker F-28, yang dioperasikan perusahaan penerbangan Pelita Air Service. Pesawat lainnya adalah British Aerospace 146, yang mampu membawa 100 penumpang. Untuk kunjungan ke luar negeri, Soeharto menggunakan Airbus A330 milik Garuda.

3. Pesawat Kepresidenan SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih menggunakan beberapa pesawat yang digunakan pendahulunya, seperti Airbus A330-341 dan A330-300 milik Garuda. Pesawat itu dimodifikasi sesuai tingkat kebutuhan presiden dan bisa memuat maksimal 140-an penumpang. Airbus biasa digunakan SBY bila berkunjung ke luar negeri. Untuk mengunjungi pelosok Indonesia, SBY tetap memakai Avro RJ-185 milik Pelita Air Service.

Pesawat buatan tahun 1992 ini dibeli Pertamina pada era Presiden Soeharto dan dijadikan pesawat khusus kepresidenan. Semua, presiden--dari Presiden Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Megawati Soekarnoputr--memilih pesawat ini jika bepergian di dalam negeri.

Fokker 28 milik TNI AU termasuk yang masih digunakan SBY. Pesawat yang dibuat tahun 1975 biasanya dipilih untuk menemani kunjungan dalam negeri. Pesawat lain yang juga dipakai SBY adalah Boeing 737-200 milik TNI AU yang diproduksi pada 1981. Untuk helikopter, SBY biasa mengunakan helikopter Super Puma SA-330 dan SA-332 milik TNI AU.

Di penghujung kepemimpinanya, Presiden SBY mengklaim memberikan warisannya bagi penerusnya. "Kalau (pesawat) itu jadi, pada 2013, saya hanya setahun menggunakannya. Bagus kalau pemerintahan yang akan datang bisa lebih efisien dan bisa menggunakan yang lebih baik," katanya pada 13 Februari 2012. [TEMPO]

Hadapi Malaysia, TNI AD Andalkan Diplomasi sebagai Kekuatan Militer

Pada 16 Desember 2013, KSAD Jenderal Budiman menyatakan jika Indonesia selalu mengedepankan upaya diplomasi sebagai kekuatan militer untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi dengan negara tetangga. Pernyataan ini dikatakan dalam sebuah seminar TNI AD yang digelar di Balai Kartini.

Hadapi Malaysia, TNI AD Andalkan Diplomasi sebagai Kekuatan Militer

Melansir MetroTV, apa yang disampaikan KSAD sesuai dengan kesepakatan ASEAN. "Kami melakukan diplomasi seperti diplomasi ASEAN yang memiliki tiga pilar kesepakatan di bidang ekonomi, politik-keamanan, serta budaya."

KSAD juga mengatakan upaya yang dikedepankan bila terjadi konflik dengan negara ASEAN di bidang politik-keamanan adalah diplomasi, termasuk menghadapi Malaysia. Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana sikap Tentara Nasional Indonesia, khusus Angkatan Darat, dalam menyikapi berbagai konflik yang pernah terjadi di perbatasan tanah air.

Tambah Kekuatan Militer, Indonesia Harus Jaga Juga Kedaulatan dari Bawah Laut

Pada 6 Desember 2013, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia telah sepakat dengan pemerintah Rusia dalam hal pengadaan kapal selam kelas Kilo.

Kerja sama dengan Rusia ini merupakan bagian dari rencana pembangunan armada kapal selam secara besar-besaran. Keberadaan kapal selam sangat dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan Indonesia yang lebih dari dua pertiga meliputi lautan.

Saat ini jumlah kapal selam Indonesia hanya dua buah, yaitu KRI Cakra dan KRI Nenggala. Dua kapal ini akan genap berusia 40 tahun pada 2020 mendatang. Pemerintah Indonesia juga sedang memesan tiga kapal selam kelas Changbogo dari Korea Selatan (Korsel) yang di antaranya dikerjakan bersama PT PAL. Nah, untuk membeli kapal selam ini, pemerintah mempunyai dua opsi pembiayaan.

Tambah Kekuatan Militer, Indonesia Harus Jaga Juga Kedaulatan dari Bawah Laut

Pertama, menggunakan state credit dari Rusia, di mana dari alokasi USD1 miliar, baru terpakai sebesar USD300-an juta. Kedua negara telah menyetujui perpanjangan state credit tanpa ada ketentuan untuk melampirkan daftar alutsisa yang akan dibeli.

Sehingga bisa dipergunakan untuk segala jenis alusista yang dibutuhkan Indonesia. Opsi kedua yaitu menggunakan dana on top. Pada awal Kabinet Indonesia Bersatu II, Kemhan mendapatkan dana on top dalam jumlah besar, sampai saat ini sisa dana tersebut masih banyak dan dapat digunakan untuk pembelian kapal selam.

Sisa dana on top yang masih ada ini harus diselesaikan pada tahun depan seiring dengan selesainya masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu II. Kebutuhan kapal selam didasarkan pada posisi Indonesia yang memiliki tiga Alur Laut Kepulauan I n d o n e s i a (ALKI) yakni mulai Laut Cina Selatan– Selat Karimata– Selat Sunda.

Kemudian ALKI yang melintasi Laut Sulawesi– Selat Makassar–Luatan Flores– Selat Lombok. Sedangkan, ALKI ketiga membentang mulai Sumadra Pasifik– LautMaluku–LautSeram– LautBanda– Alor. Pada ALKI ketiga choke point ini terpecah menjadi tiga jalur. (lihat grafis).

Sejumlah ALKI ini merupakan choke pointmenurut UNCLOS yang bisa dipakai kapal asing untuk masuk ke Indonesia. Di sanalah kapal-kapal selam itu nantinya akan ditempatkan. Kapal selam akan lebih efektif menghalau kapal asing yang melanggar teritorial dibanding kapal perang biasa.

"Satu kapal selam mampu menghadapi 10 kapal perang," kata Purnomo. Kapal selam yang dipilih merupakan kelas medium yang dilengkapi dengan rudal Club S, yaitu rudal anti kapal jarak jauh yang diluncurkan dari bawah permukaan air.

Club S termasuk kategori killer missile karena mempunyai jarak tembak 300–400 kilometer. Rudal ini akan melengkapi rudal jarak jauh lain yang telah dioperasikan TNI AL, yaitu Yakhont. Saat ini Rusia mempunyai ratusan kapal selam kelas Kilo yang sedang beroperasi di perairan mereka.

Akan ada tim yang diberangkatkan ke Rusia yang akan mengecek spesifikasi teknis yang diperlukan. Seperti kelengkapan kebutuhan persenjataan dan lainnya. Jika tim kemudian memilih pembangunan kapal selam baru, maka juga akan dibicarakan spesifikasi dan berapa lama kapal itu akan dipakai.

Pengadaan kapal selam menurut Purnomo bukan karena ada ancaman dari Australia. Pengadaan ini merupakan sudah masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) yang sudah ditetapkan pada 2010 lalu. Pemerintah telah menetapkan tiga renstra, yaitu renstra pertama dari 2010–2014, renstra kedua 2015–2019 dan 2020–2024 untuk renstra ketiga.

Kehadiran kapal selam Rusia akan melengkapi kapal selam sebelumnya yang berteknologi Jerman. Baik KRI Cakra dan KRI Nenggala maupun kapal selam asal Korsel yang sedang diproduksi menggunakan teknologi Jerman U209.

Kapal selam teknologi Rusia akan berkombinasi dengan teknologi Jerman itu dalam pertahanan negara. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio menyebutkan, Indonesia setidaknya membutuhkan 12 kapal selam untuk menjaga kedaulatan laut.

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Jakarta Siswanto Rusdi menyebutkan saat ini doktrin pertahanan Indonesia masih terlihat menganut Hankamrata (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta).

Doktrin pertahanan yang juga melibatkan sipil ini merupakan cara menghadapi musuh ketika berada dalam teritorial Indonesia. Padahal sudah seharusnya Indonesia melakukan pertahanan yang berorientasi ke luar. Armada laut Indonesia harus melakukan operasi di laut internasional untuk mencegah masuknya musuh.

"Berapa jumlah armada yang ditambah akan kurang optimal karena hanya bermain di laut dalam negeri. Padahal di dalam laut kita sendiri sudah jenuh dengan berbagai kapal dari sejumlah instansi seperti Kepolisian Air, Kementerian Kelautan, Kementerian Perhubungan dan Bea Cukai," kata Siswanto.

Saat ini banyak negara yang sudah menerapkan blue water navy, yaitu kekuatan maritim yang mampu beroperasi di perairan dalam lautan terbuka. Bukan hanya negara besar seperti Amerika Serikat dan China yang sudah menerapkan bluewaternavy, sejumlahnegara Asia seperti India bahkan Singapura sudah mulai menerapkan blue water navyini. (Islahuddin/Sindo)

Ada Sekolah Pasukan Khusus Intai Amfibi Marinir Loh...

Pada 6 Desember 2013, sejumlah siswa Sekolah Khusus Pendidikan Pasukan Khusus Intai Amfibi (Diktaifib) Marinir Angkatan Ke-40 membersihkan diri di danau, ketika mengikuti hellweek (minggu neraka) dengan materi latihan Ilmu Medan Membaca Peta (IMMP) di Desa Wedoro Anom, Driyorejo Gresik. 

Ada Sekolah Pasukan Khusus Intai Amfibi Marinir Loh...
Ada Sekolah Pasukan Khusus Intai Amfibi Marinir Loh...

Sebanyak 40 siswa Diktaifib Angkatan Ke-40 menjalani hellweek, sebelum mengikuti pendidikan pasukan khusus Intai Amfibi (Taifib) Marinir selama 10 bulan. (Antara)

Perkuat Alutsista, Indonesia Incar Kapal Selam Rudal Made In Rusia

Pada 6 Desember 2013, Menhan Purnomo Yusgiantoro menyatakan Indonesia sedang menjajaki pembelian lima kapal selam Rusia dari jenis Kilo dan Amur. "Ini (kapal selam, red.) untuk melengkapi kekuatan sistem pertahanan maritim yang masih sangat terbatas," tuturnya.

Dijelaskan oleh Purnomo jika pihak Rusia menawarkan dua jenis kapal selam tipe Kilo Class dan Amur Class 950. Keduanya dilengkapi senjata seperti seperti peluru kendali, torpedo, antiranjau, dan antipeluru kendali, serta rudal Yakhont.

Perkuat Alutsista, Indonesia Incar Kapal Selam Rudal Made In Rusia

"Rudal ini yang kita belum punya. Rudal ini mempunyai daya jelajah 300-400 kilometer dan bisa ditembakkan dari dalam laut ke permukaan," katanya.

Penjajakan ini untuk melengkapi kekuatan militer Indonesia khususnya ranah maritim dari sisi upaya penangkalan, sekaligus melengkapi satuan pemukul.

Lima kapal selam Rusia ini akan melengkapi dua kapal selam jenis U-209/1400 dari Jerman, tiga kapal selam jenis U-209 yang sedang dibangun di Korea Selatan, dan dua kapal selam jenis Scorten buatan Perancis.

Indonesia terakhir membeli kapal selam pada tahun 1980-an. Purnomo mengatakan, wajar setelah 30 tahun pemerintah melakukan perbaikan dan melengkapi sistem pertahanan maritim. (VIVAnews)