Pada 1 September 2014, Antara memberitakan kalau Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait berniat mengusulkan kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) supaya menjual pesawat kepresidenan, yang diadakan masa pemerintahan Presiden SBY, demi penghematan anggaran.
Hal ini demi efesiensi perjalanan dinas pemerintah. Menurut Maruarar zaman sekarang tidak bisa pemimpin menyuruh orang sederhana tanpa memberikan contoh.
Pernyataan yang dicetuskan Maruarar ini terkait wacana kenaikan harga BBM yang ramai dibicarakan belakangan ini. Sekaligus menjawab isu perbedaan pendapat di internal PDI Perjuangan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.
Arar, sapaan akrab Maruarar, menilai kenaikan harga BBM bersubsidi harus menjadi opsi terakhir.
Dia menekankan pemerintahan ke depan harus dapat melakukan efisiensi dengan meniadakan perjalanan dinas ke luar negeri sementara waktu, kecuali yang menyangkut soal perbatasan negara.
"Perjalanan dinas ini ada pemborosan beberapa triliun dalam setahun," kata dia.
Arar juga mengusulkan agar pemerintahan Jokowi-JK mengaudit harga keekonomian minyak yang ditetapkan Pertamina selama ini, mendorong pengalokasian keuntungan ekspor-impor minyak semata-mata untuk kas negara, serta menaikkan cukai rokok dan minuman bersoda.
"Saya kira rakyat mau lihat upaya-upaya itu dulu. Cukai rokok dinaikkan saja Rp100 perak, bisa menambah pendapatan Rp1 triliun, dan orang tidak ada yang berhenti merokok jika cukainya naik, termasuk minuman bersoda," ujar dia.
Dia mengatakan jika berbagai opsi itu telah dilakukan dan anggaran negara masih saja mengalami defisit, baru lah pemerintah bisa mengambil langkah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sumber: Antaranews.
Hal ini demi efesiensi perjalanan dinas pemerintah. Menurut Maruarar zaman sekarang tidak bisa pemimpin menyuruh orang sederhana tanpa memberikan contoh.
Pernyataan yang dicetuskan Maruarar ini terkait wacana kenaikan harga BBM yang ramai dibicarakan belakangan ini. Sekaligus menjawab isu perbedaan pendapat di internal PDI Perjuangan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.
 |
| Pic by antaranews. |
Arar, sapaan akrab Maruarar, menilai kenaikan harga BBM bersubsidi harus menjadi opsi terakhir.
Dia menekankan pemerintahan ke depan harus dapat melakukan efisiensi dengan meniadakan perjalanan dinas ke luar negeri sementara waktu, kecuali yang menyangkut soal perbatasan negara.
"Perjalanan dinas ini ada pemborosan beberapa triliun dalam setahun," kata dia.
Arar juga mengusulkan agar pemerintahan Jokowi-JK mengaudit harga keekonomian minyak yang ditetapkan Pertamina selama ini, mendorong pengalokasian keuntungan ekspor-impor minyak semata-mata untuk kas negara, serta menaikkan cukai rokok dan minuman bersoda.
"Saya kira rakyat mau lihat upaya-upaya itu dulu. Cukai rokok dinaikkan saja Rp100 perak, bisa menambah pendapatan Rp1 triliun, dan orang tidak ada yang berhenti merokok jika cukainya naik, termasuk minuman bersoda," ujar dia.
Dia mengatakan jika berbagai opsi itu telah dilakukan dan anggaran negara masih saja mengalami defisit, baru lah pemerintah bisa mengambil langkah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sumber: Antaranews.
