Pada 6 Desember 2013, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia telah sepakat dengan pemerintah Rusia dalam hal pengadaan kapal selam kelas Kilo.
Kerja sama dengan Rusia ini merupakan bagian dari rencana pembangunan armada kapal selam secara besar-besaran. Keberadaan kapal selam sangat dibutuhkan
untuk menjaga kedaulatan Indonesia yang lebih dari dua pertiga meliputi lautan.
Saat ini jumlah kapal selam Indonesia hanya dua buah, yaitu KRI Cakra dan KRI Nenggala. Dua kapal ini akan genap berusia 40 tahun pada 2020 mendatang. Pemerintah Indonesia juga sedang memesan tiga kapal selam kelas Changbogo dari Korea Selatan (Korsel) yang di antaranya dikerjakan bersama PT PAL. Nah, untuk membeli kapal selam ini, pemerintah mempunyai dua opsi pembiayaan.
Pertama, menggunakan state credit dari Rusia, di mana dari alokasi USD1 miliar, baru terpakai sebesar USD300-an juta. Kedua negara telah menyetujui perpanjangan state credit tanpa ada ketentuan untuk melampirkan daftar alutsisa yang akan dibeli.
Sehingga bisa dipergunakan untuk segala jenis alusista yang dibutuhkan Indonesia. Opsi kedua yaitu menggunakan dana on top. Pada awal Kabinet Indonesia Bersatu II, Kemhan mendapatkan dana on top dalam jumlah besar, sampai saat ini sisa dana tersebut masih banyak dan dapat digunakan untuk pembelian kapal selam.
Sisa dana on top yang masih ada ini harus diselesaikan pada tahun depan seiring dengan selesainya masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu II. Kebutuhan kapal selam didasarkan pada posisi Indonesia yang memiliki tiga Alur Laut Kepulauan I n d o n e s i a (ALKI) yakni mulai Laut Cina Selatan– Selat Karimata– Selat Sunda.
Kemudian ALKI yang melintasi Laut Sulawesi– Selat Makassar–Luatan Flores– Selat Lombok. Sedangkan, ALKI ketiga membentang mulai Sumadra Pasifik– LautMaluku–LautSeram– LautBanda– Alor. Pada ALKI ketiga choke point ini terpecah menjadi tiga jalur. (lihat grafis).
Sejumlah ALKI ini merupakan choke pointmenurut UNCLOS yang bisa dipakai kapal asing untuk masuk ke Indonesia. Di sanalah kapal-kapal selam itu nantinya akan ditempatkan. Kapal selam akan lebih efektif menghalau kapal asing yang melanggar teritorial dibanding kapal perang biasa.
"Satu kapal selam mampu menghadapi 10 kapal perang," kata Purnomo. Kapal selam yang dipilih merupakan kelas medium yang dilengkapi dengan rudal Club S, yaitu rudal anti kapal jarak jauh yang diluncurkan dari bawah permukaan air.
Club S termasuk kategori killer missile karena mempunyai jarak tembak 300–400 kilometer. Rudal ini akan melengkapi rudal jarak jauh lain yang telah dioperasikan TNI AL, yaitu Yakhont. Saat ini Rusia mempunyai ratusan kapal selam kelas Kilo yang sedang beroperasi di perairan mereka.
Akan ada tim yang diberangkatkan ke Rusia yang akan mengecek spesifikasi teknis yang diperlukan. Seperti kelengkapan kebutuhan persenjataan dan lainnya. Jika tim kemudian memilih pembangunan kapal selam baru, maka juga akan dibicarakan spesifikasi dan berapa lama kapal itu akan dipakai.
Pengadaan kapal selam menurut Purnomo bukan karena ada ancaman dari Australia. Pengadaan ini merupakan sudah masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) yang sudah ditetapkan pada 2010 lalu. Pemerintah telah menetapkan tiga renstra, yaitu renstra pertama dari 2010–2014, renstra kedua 2015–2019 dan 2020–2024 untuk renstra ketiga.
Kehadiran kapal selam Rusia akan melengkapi kapal selam sebelumnya yang berteknologi Jerman. Baik KRI Cakra dan KRI Nenggala maupun kapal selam asal Korsel yang sedang diproduksi menggunakan teknologi Jerman U209.
Kapal selam teknologi Rusia akan berkombinasi dengan teknologi Jerman itu dalam pertahanan negara. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio menyebutkan, Indonesia setidaknya membutuhkan 12 kapal selam untuk menjaga kedaulatan laut.
Direktur National Maritime Institute (Namarin) Jakarta Siswanto Rusdi menyebutkan saat ini doktrin pertahanan Indonesia masih terlihat menganut Hankamrata (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta).
Doktrin pertahanan yang juga melibatkan sipil ini merupakan cara menghadapi musuh ketika berada dalam teritorial Indonesia. Padahal sudah seharusnya Indonesia melakukan pertahanan yang berorientasi ke luar. Armada laut Indonesia harus melakukan operasi di laut internasional untuk mencegah masuknya musuh.
"Berapa jumlah armada yang ditambah akan kurang optimal karena hanya bermain di laut dalam negeri. Padahal di dalam laut kita sendiri sudah jenuh dengan berbagai kapal dari sejumlah instansi seperti Kepolisian Air, Kementerian Kelautan, Kementerian Perhubungan dan Bea Cukai," kata Siswanto.
Saat ini banyak negara yang sudah menerapkan blue water navy, yaitu kekuatan maritim yang mampu beroperasi di perairan dalam lautan terbuka. Bukan hanya negara besar seperti Amerika Serikat dan China yang sudah menerapkan bluewaternavy, sejumlahnegara Asia seperti India bahkan Singapura sudah mulai menerapkan blue water navyini. (Islahuddin/Sindo)
