14 Prajurit TNI Raih Juara Kedua Lari Marathon ISF di Lebanon

Pada 26 Maret 2013, Dansatgas Indobatt (Indonesia Battalion) Mayor Inf Lucky Avianto menyambut kedatangan 14 atlet pelari yang tergabung dalam tim Indobatt Kontingen Garuda XXIII-G/UNIFIL di Lapangan Sukarno UN Posn 7-1 Adshid Al Qusayr, Lebanon Selatan dalam sebuah apel khusus yang berhasil meraih juara kedua dalam kejuaraan Marathon 21 K yang digelar ISF (Internasional Security Force) di Beirut, Lebanon.

Dalam pengarahannya, Mayor Inf. Lucky Avianto antara lain mengatakan bahwa kejuaraan lomba lari marathon 21 K yang diikuti masyarakat sipil Lebanon dan prajurit UNIFIL dari berbagai kontingen merupakan kejuaraan bergengsi yang secara rutin dilaksanakan di Lebanon. Pada kejuaraan kali ini, pelari asal Indobatt berhasil menempati urutan kedua dengan catatan waktu 1 jam 40 menit, sementara di urutan pertama diraih kontingen India.

“Kepada para atlet agar terus berlatih dan membina fisik, jika terdapat kegiatan serupa Indobatt bisa terus mengharumkan nama Indonesia di Lebanon”, ujar Lucky Avianto.

Apel khusus yang dihadiri oleh Wadansatgas Indobatt Mayor Inf Pio L. Nainggolan dan para personel Satgas lainnya yang tidak sedang berdinas khusus. Ada yang naik pangkat, ada pula yang meraih juara kedua pada lomba marathon 21 k. Ya, inilah salah satu hal-hal positif yang dilakukan oleh militer Indonesia.

TribunNews

Read more »

Petinggi UNIFIL Berikan Selamat Kepada Prajurit Indobatt Yang Naik Pangkat

Sejak tanggal 1 April 2013, sebanyak 77 prajurit TNI Konga XIII-G naik pangkat di Lebanon sebagai penghargaan atas dedikasi mereka. Terkait hal tersebut, salah satu petinggi UNIFIL yang berkuasa penuh atas wilayah Sektor Timur Lebanon, yakni Komandan Sektor Timur Brigjen Teodor Banos Alonso memberikan ucapan selamat kepada para prajurit Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam Pasukan Garuda XXIII-G/UNIFIL.

Bertempat di Lapangan Soekarno Mako Indobatt (Indonesia Battalion) Brigjen Alonso memberikan selamat kepada 77 Prajurit Indobatt yang memperoleh kenaikan pangkat periode 1 April 2013 dalam suatu Upacara Militer.

Dalam sambutannya Brigjen Alonso mengatakan bahwa naik pangkat adalah suatu penghargaan yang sangat berharga, untuk memperolehnya tentu memerlukan pengorbanan dan perjuangan yang harus dilewati, untuk itu beliau mengingatkan agar penghargaan tersebut dapat dijadikan pemicu dan semangat kita untuk dapat bekerja lebih baik lagi.

Sementara menurut Komandan Pasukan Garuda XXIII-G/UNIFIL, Letkol Inf Lucky Avianto yang juga mendapatkan kenaikan pangkat periode 1 April 2013 ini juga mengucapkan terima kasih kepada Komandan Sektor yang mau hadir di tengah-tengah personel Indobatt. Masih menurut Dansatgas, selain naik pangkat di daerah penugasan seperti ini adalah merupakan sesuatu yang langka namun dengan ucapan selamat yang diberikan langsung oleh Komandan Sektor tentu dapat menambah moril para prajurit Indobatt dalam mengemban misi perdamaian di Lebanon Selatan ini.

Setibanya di Mako Indobatt, sebagai tradisi yang diberlakukan di Indobatt maka Komandan Sektor Timur layaknya tamu-tamu dan Pejabat Tinggi lainnya diajak menumpang Kendaraan Tempur jenis Anoa produksi PT. Pindad yang dikendarai sendiri oleh Dansatgas Indobatt dengan mengelilingi Mako Indobatt, sekaligus dimanfaatkan Dansatgas Indobatt sebagai ajang promosi produk Indonesia.

Sebelum meninggalkan Indobatt, Komandan Sektor Timur juga berkesempatan untuk saling bertukar cinderamata dan berfoto bersama.

Reference: TNI

Read more »

Pengakuan Penyerang Lapas Cebongan

Beberapa hari terakhir ini, dunia militer Indonesia sedang dihebohkan oleh penyerangan terhadap Lapas Cebongan, Yogyakarta. Pelaku, selama beberapa waktu, belum terungkap. Namun, kini hal tersebut tampaknya sudah menemui titik terang.

Pada tanggal 4 April 2013, Ketua Tim Investigasi TNI (Tentara Nasional Indonesia) Angkatan Darat, yaitu Brigadir Jenderal (CPM) Unggul K. Yudhoyono menyatakan bahwa penyerangan Lapas Cebongan, Yogyakarta adalah 11 personel pasukan elite Kopassus (Komando Pasukan Khusus). TNI AD menyatakan, 11 oknum melakukan penyerbuan yang menewaskan empat tahanan tersangka pembunuhan prajurit TNI AD Sersan Kepala, Heru Santoso, itu akan diusut sesuai hukum yang berlaku. Yang menjadi catatan khusus adalah bahwa para pelaku penyerangan Lapas Cebongan mengakui sendiri perbuatannya secara ksatria sejak hari pertama penyelidikan tanggal 29 Maret 2013.

"Penyerangan tersebut merupakan tindakan seketika yang dilatarbelakangi jiwa korsa dan membela kesatuan," kata Unggul.

Para pelaku ini berdinas di Kopassus Grup Dua, Kandang Menjangan, Kartosuro, Jawa Tengah. Unggul melanjutkan, penyerangan itu dilakukan setelah mereka mendengar salah satu anggota Kopassus, Serka Heru Santoso, diserang oleh sekelompok preman di Hugo's Cafe, Yogyakarta, hingga tewas pada 19 Maret 2013 dan pembacokan Sertu Sriyono pada 20 Maret 2013.

"Mereka membela kesatuan setelah mendapat kabar tentang pengeroyokan dan pembunuhan secara sadis dan brutal terhadap anggota Kopassus atas nama Serka Heru Santoso," tuturnya.

Dari 11 orang itu hanya satu yang bertindak sebagai eksekutor, inisialnya U. Prajurit berinisial U, yang memimpin serangan, dibantu dengan delapan pendukung melakukan penyerangan menggunakan Mobil Avanza biru dan Suzuki APV hitam. "Dari 11 orang tersebut, 3 orang berasal dari pelatihan Gunung Lawu," kata Unggul.

Menurut dia, selain motif membela kehormatan kesatuan, pelaku penembakan juga mengaku memiliki utang budi kepada Heru saat bertugas. "Serka Heru merupakan atasan langsung pelaku yang juga pernah berjasa menyelamatkan jiwa pelaku saat melakukan operasi," kata Unggul.

Kini tim investigasi menyampaikan bahwa pelaksanaan penyelidikan sudah dilakukan, berjalan dengan lancar dan dapat menetapkan kesimpulan awal dalam masa kerja 6 hari, dengan kejujuran dan keterbukaan.

Latihan di Gunung Lawu

Beberapa prajurit Kopassus tersebut sedang latihan di Gunung Lawu ketika mendengar ada teman meraka dikeroyok dan dibunuh dengan keji, sadis dan brutal, pada pertengahan Maret lalu.

Selasa 19 Maret dini hari, pukul 02.45, Sersan Satu Heru Santosa yang tercatat mantan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Kandang Menjangan Kartosuro tewas di  tempat hiburan Hugo's Cafe, Jalan Adisucipto, Depok, Sleman.

Heru tewas setelah ditikam dengan pecahan botol minuman keras di bagian dada. Insiden ini berawal ketika korban dikeroyok oleh 7 orang yang salah satunya berinisial DA yang tinggal di asrama Nusa Tenggara Timur di Lempuyangan, Yogyakarta. "Pelakunya adalah DA. Semua orang tahu siapa DA. Pelaku sudah diamankan oleh pihak keamanan Hugos Cafe," kata salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.

Keesokan harinya, lagi seorang prajurit TNI, Sersan Satu Sriyono, yang dikeroyok di Jalan Sutomo, Yogyakarta. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta Komisaris Dodo Hendra Kusuma menceritakan sebelum terjadi pengeroyokan, Sriyono sempat bertengkar dengan seseorang. "Kemudian datang belasan orang dengan menggunakan satu mobil dan sekitar tujuh sepeda motor. Salah satunya perempuan," kata Dodo, Kamis 21 Maret 2013.

Usai bertengkar, Sriyono dikeroyok oleh belasan orang tersebut. Dia sempat berlari ke arah utara hingga depan bekas Bioskop Mataram. “Di lokasi Tersebut dia dikeroyok lagi. Dalam pengeroyokan pelaku menggunakan senjata tajam dan tongkat pemukul berantai (double stick)."

Korban pun terkapar karena luka akibat senjata tajam. Kepala Sriyono robek karena sabetan senjata tajam. Warga yang melihat kemudian melarikannya ke RS Bethesda Yogyakarta. Kepala Sriyono harus dijahit karena luka yang cukup dalam.

Baru Kamisnya, polisi menangkap empat orang termasuk yang diduga menikam Sertu Heru sampai tewas, yakni Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dicky Ambon (31 tahun), Yohanes Juan Mambait alias Juan (38 tahun), Gameliel Yermianto Rohi Riwu alias Adi (29 tahun), dan Adrianus Candra Galaja alias Dedi (33 tahun).

Dicky Ambon adalah gembong preman yang lama meresahkan warga Yogyakarta. Ia punya banyak catatan kriminal di wilayah Yogyakarta. Bahkan, pria lelaki kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur, tersebut tertera pada data Polresta Yogyakarta pernah ditahan dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Yang lebih "hebat" lagi, saat ditangkap dalam kasus pemerkosaan, dia baru saja bebas bersyarat dengan sisa masa tahanan 2,5 tahun akibat kasus pembunuhan di Jalan Solo pada tahun 2002.

Unggul menuturkan, belasan oknum Kopassus lalu mendengar informasi mengenai pembunuhan itu secara tidak sengaja dari masyarakat yang mengetahui adanya pembunuhan tersebut. "Ini informasi didapatkan secara tak sengaja. Di jalan, dengar dari orang. Makanya mereka bergerak ke Lapas Cebongan, jadi tidak ada info yang disampaikan resmi. Jadi secara kebetulan. Masyarakat ditanya di jalan," tuturnya.

Setelah mendengar kematian Sertu Heru yang mengenaskan, belasan prajurit ini pun naik pitam. "Karena jiwa rasa korsa mereka reaksi dan ajak temannya yang berjumlah 11 orang. Ini karena jiwa korsa tinggi. Apalagi proses penganiayaan begitu sadis, brutal dan biadab," kata Unggul. "Namun, penerapan jiwa korsa tersebut adalah penerapan yang tidak tepat."

Tim bergerak dengan menggunakan dua unit mobil, Toyota Avanza biru dan Suzuki APV warna hitam. Sementara 2 orang prajurit yang menggunakan kendraan Daihatsu Feroza tidak dapat mencegah tindakan penembakan itu.

"Dua orang menggunakan kendaraan Daihatsu Feroza yang berusaha mencegah tindakan rekan-rekannya tersebut. 11 Orang tersebut terdapat tiga orang berasal dari daerah latihan Gunung Lawu," kata Unggul. "Serangan tersebut menggunakan 6 pucuk senjata. Terdiri dari 3 pucuk jenis AK-47 yang di bawa dari daerah latihan, 2 pucuk AK-47 replika dan 1 pucuk pistol Sig Sauer replika."

Dan setelah berhasil melakukan pembunuhan empat tahanan itu, mereka membawa kabur kamera CCTV beserta rekamannya. "Mereka mengakui barang bukti yang dibawa sudah dimusnahkan dan dibuang ke Sungai Bengawan Solo," kata Unggul di Media Center Dinas Penerangan Angkatan Darat, Jakarta, Kamis 4 April 2013.

Unggul lantas menanyakan dengan cara apa mereka memusnahkan. "Mereka jawab dibakar sebagian," ujarnya.

Salah Dihukum, Benar Dibela

Tim Investigasi ini dibentuk KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo pada 29 Maret 2013 lalu. Sejak dibentuknya tim, kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Rukman Ahmad, para pelaku sudah mengakui perbuatannya.

Dia menegaskan, TNI AD akan menjunjung tinggi proses penegakan hukum terhadap siapapun pelaku penyerangan Lapas Cebongan. "Sehubungan dengan ini, TNI AD telah membuktikan jaminan penegakan hukum bagi prajurit yang bersalah," kata Rukman yang jumpa pers bersama Unggul.

Bercermin pada kasus pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu, kata Rukman, tim investigasi bekerja dengan cepat dan berupaya mencapai hasil sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya, dan transparan.

Sabtu lalu, Jenderal Edhie Pramono Wibowo sendiri menyampaikan menjamin akan menindak anggotanya jika terlibat dalam penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta yang menewaskan empat orang. "Intinya yang salah saya hukum, yang benar saya bela," kata Edhie Pramono di Mabes TNI AD.

Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengapresiasi tim investigasi TNI yang berhasil mengungkap kasus penyerangan Lapas Cebongan ini. "Apresiasi yang tinggi kepada KSAD dan tim investigasi yang telah bergerak cepat sesuai instruksi Presiden melalui Panglima TNI dan Kapolri," kata Djoko.

Menurut Djoko, ini baru babak awal dari jawaban atas kasus yang menewaskan empat tahanan titipan Polda DI Yogyakarta. "Harus terus dilakukan penyidikan-penyidikan yang lebih tajam sebelum diajukan ke Mahkamah Militer," ujar dia.

Kini persoalannya, jika terbukti memang personel TNI yang melakukan penyerangan, bisa dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia. Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia Siti Nurlaela jauh-jauh hari sudah menyatakan ada indikasi pelanggaran HAM.

Alasannya, Dicky Ambon cs sedang menjalani proses hukum akibat perbuatan kriminal mereka, namun dibunuh secara brutal dengan cara diberondong di sel mereka di dalam Lapas. Siti juga menyatakan gerombolan yang menyerbu penjara melakukan pelanggaran berat terhadap kehormatan lembaga negara. "Dalam kejadian di Lapas Cebongan, ada proses hukum dan keberadaan lembaga negara yang tidak dihormati," kata Nurlaela.

VIVAnews

Read more »

Bakorlamla, Penjaga Laut Indonesia

Bila dibandingkan dengan bentangan jalan yang membelah Pulau Jawa dari Anyer Provinsi Banten hingga Panarukan (sekarang Kabupaten Situbondo) Jawa Timur “hanya”sekitar 1.000 km. Naik bus melintasi jalan yang dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda, Willem Daendels tahun 1762-1818 ini butuh waktu sekitar sehari semalam. Lalu harus berapa lama mengitari garis pantai yang 81 kali lebih panjang itu?

Kondisi dan letak gerografis Indonesia yang sedemikian rupa, membutuhkan suatu badan yang mampu mengkoordinir pengamanan dan penegakan hukum di laut. Maka dibentuklah Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).

Apa saja tantangan yang dihadapi di laut? Bagaimana koordinasi antar instansi dilakukan? Sejauhmana kehadiran Bakorkamla mampu meningkatkan rasa aman di laut? September lalu Robinson Simarmata dari LIFESTYLE mewawancarai Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla Laksamana Madya TNI Bambang Suwarto didampingi Laksamana Pertama (Maritim) Drs. Tri Yuswoyo M.Sc – M. Mar-Eng selaku Kepala Pusat Informasi (Intelijen), Hukum & Kerjasama, dan Laksamana Pertama Susanto selaku Kapus Ops, di kantor Bakorkamla Jakarta Pusat. Berikut petikannya :

Nama lembaga ini menggambarkan cakupan tugas yang sangat luas. Bisa dijelaskan?

Lautan Indonesia yang demikian luas tentu memiliki berbagai aspek. Baik aspek pertahanan, keamanan, maupun aspek ekonomi. Kita tahu, gangguan negara asing kerap kali dimulai lewat manuver dari laut perbatasan. Laut juga menjadi sarana transportasi orang dan barang yang murah meriah. Maka tak heran, jalur laut sering disalahgunakan untuk menyelundupkan orang dan barang. Baik skala nasional maupun internasional.

Sebagaimana kita tahu, banyak pemangku kepentingan (stakeholder) dalam keamanan di laut. Masing-masing instansi tentu punya tugas pokok fungsi (tupoksi) masing-masing. Katakanlah di tengah laut ada kapal lewat membawa logging. Terkait keabsahan legal tidaknya logging tersebut, menjadi kewenangan pihak Ditjen Bea & Cukai dan Dinas Kehutanan. Sementara bila terjadi gangguan keamanan terhadap kapal yang sama, menjadi tanggungjawab TNI-AL atau Polisi Perairan (Polair).

Kadangkala meski ada petugas melihat pelanggaran, tapi karena bukan menjadi Tupoksinya, maka kejadian itu bisa berlalu begitu saja.

Nah, sesuai visinya Bakorkamla ingin mewujudkan terciptanya keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum dalam wilayah perairan Indonesia secara terpadu. Dengan tugas pokok, mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu juga.

Beberapa tugas Bakorkamla adalah merumuskan kebijakan umum di bidang keamanan laut. Kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan operasi keamanan laut. Juga membantu peningkatan kapasitas kelembagaan dan mendorong peningkatan peran serta masyarakat di bidang keamanan laut. Meliputi penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, pengamanan pelayaran serta pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia.

Mengapa masyarakat juga perlu diawasi? Karena laut tidak boleh dikapling-kapling seperti daratan. Kita ingat, nelayan Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa pernah bergesekan karena masing-masing pihak meng-claim wilayah laut menjadi ‘milik’ nelayan tertentu.

Mengingat banyaknya stakeholder di laut, maka Ketua Bakorkamla dijabat langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Dengan anggota: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Sekretaris dijabat Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla merangkap anggota.

Bakorkamla mengambil alih tugas-tugas intansi yang ada?

Tidak tepat disebut mengambil alih, tetapi mensinergikan tugas-tugas stakeholder yang ada. Baik Polri, Bea Cukai, KKP, TNI AL dan lainnya. Karena harus kita sadari bersama, pengamanan laut Indonesia yang demikian luas tidak mungkin bisa dilakukan oleh hanya satu lembaga.

Kapan tepatnya Bakorkamla berdiri?

Semangat Bakorkamla sebenarnya sudah ada sejak Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja. Deklarasi ini menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam wilayah NKRI. Sehingga laut harus dimaknai sebagai pemersatu, bukan pemisah antara satu pulau dengan pulau lainnya.

Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939. Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut diluar garis pantai tersebut.

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip negara kepulauan sehingga laut antarpulau merupakan wilayah Republik Indonesia, bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

Setelah melalui perjuangan panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dunia internasional dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya deklarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Dengan adanya pengakuan PBB ini, luas wilayah Republik Indonesia bertambah 2,5 kali lipat.

Tahun 1972 lahirlah Badan Koordinasi Keamanan Laut yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yakni Menhankam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung.

Pada tanggal 29 Desember 2005 dideklarasikan Bakorkamla berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2005. Inilah yang kami istilahkan dengan revitalisasi Bakorkamla.
Gaung Bakorkamla baru saja terdengar setelah tahun 2005 ini.

Mengapa demikian lambat?

Perhatian pemerintah terhadap keamanan laut sejak masa Presiden Sukarno hingga sekarang tidak pernah surut. Misalnya di jaman Presiden Suharto, digalakkan pembangunan ASDP dan membangun kapal PELNI. Tujuannya agar satu pulau dengan pulau lainnya bisa terhubung dengan baik. Pak Harto juga membangun satelit Palapa meski ada pihak menganggapnya sebagai proyek mercusuar, penghamburan uang. Padahal tujuannya baik, agar seluruh wilayah NKRI baik darat maupun lautannya dapat terpantau dan diawasi lewat satelit.

Sama halnya dengan Bakorkamla. Mungkin ada sebagian masyarakat menganggap untuk apa lagi? Toh sudah banyak lembaga yang mengurusi keamanan di laut. Tapi sebagian masyarakat lain bertanya mengapa kehadirannya terlambat?

Bagi saya, tidak ada kata terlambat. Semua butuh proses penyempurnaan.

Banyak nelayan kita ditangkap petugas negara lain. Sejauhmana peran Bakorkamla bisa menolong mereka?

Patroli rutin sudah dilakukan TNI-AL atau KKP agar nelayan kita tidak sampai keluar dari zona perairan Indonesia. Sebaliknya nelayan asing pun jangan sampai masuk ke wilayah perairan kita. Yang jadi masalah, apabila nelayan ditangkap di daerah yang masih disengketakan. Bila hal itu terjadi, tentu butuh diplomasi luar negeri. Itu sebabnya, salah satu anggota Bakorkamla adalah Menteri Luar Negeri.

Laut kita sedemikian luas. Apakah Bakorkamla sudah punya radar memadai untuk mengawasi?

Kita punya Regional Coordinating Center (RCC). Disini kita memiliki alat-alat deteksi. Setidaknya sudah ada 15 alat deteksi yang ditempatkan mulai paling Barat di Sabang sampai paling Timur di Merauke. TNI–AL juga punya alat deteksi di beberapa pantai. Kemudian KKP juga punya alat deteksi. Dinas Perhubungan Laut juga punya alat deteksi, Polisi Perairan (Polair) juga punya alat deteksi. Selain RCC, Bakorkamla juga didukung dua stasiun bumi di Bangka Belitung dan Bitung.

Apakah Bakorkamla punya kewenangan merampas barang atau menahan orang yang dianggap melanggar aturan?

Tentu kewenangan itu kami miliki. Namun kami lebih mengutamakan penegakan hukum melalui peningkatan harmonisasi intelejen dan informasi.

Bila punya kewenangan merampas barang, apakah sudah punya tempat penyimpanan barang rampasan?
Masing-masing instansi kan punya gudang penyimpanan barang rampasan. Contoh, kapal yang melangar aturan akan digiring ke pangkalan TNI-Al.

Atau barang illegal akan disimpan di gudang kepabeanan milik Ditjen Bea & Cukai. Jadi tidak harus Bakorkamla yang menyimpan.

Meski demikian, Bakorkamla juga punya rumah penyimpanan benda sitaan Negara (Rubasan) di beberapa daerah. Sebut saja Rubasan satu atap yang sedang dirintis di Sambas Kalimantan Barat.

Keberhasilan sebuah lembaga kerap diukur dari seberapa besar dana yang bisa diperoleh atau seberapa besar potensi kerugian negara bisa dicegah. Bila tolok ukur itu digunakan untuk Bakorkamla, apakah lembaga ini sudah tergolong berhasil?

Memang kita sering mendengar anggapan untung – rugi sebuah lembaga menggunakan parameter seperti yang Anda sebut. Tapi saya kira ukuran itu tidak selalu tepat digunakan, terutama untuk Bakorkamla. Karena kami sifatnya Badan Koordinasi.

Meski demikian, tahun 2011 potensi kerugian negara yang berhasil kita amankan sekitar Rp 108,5 milyar. Tapi itu baru potensi kerugian. Artinya, seandainya tidak dicegah, negara akan rugi sebesar itu. Baik illegal fishing, illegal logging, dsb. Bahkan belum lama ini Bakorkamla berkerja sama dengan stakeholder lain berhasil menangkap kapal di perairan Riau yang membawa bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang hendak dijual ke luar negeri.

Bila tidak menggunakan parameter untung rugi. Apa efek besar yang dihasilkan Bakorkamla?

Bakorkamla sering melakukan operasi gabungan diluar operasi mandiri yang dilakukan lembaga yang ada. Kelebihan operasi gabungan ini lebih simple dan tidak kenal ampun.

Serta bersifat “One for all” artinya kapal patroli KKP yang sedang di BKO kan ke Bakorkamla dapat melakukan penegakan hukum di luar perikanan. Maka berdasarkan data statistik, pelanggaran di laut menurun drastis. Misalnya saja, sepanjang Juli 2012 terjadi 242 kasus. Sementara hingga pertengahan Agustus 2012 pelanggaran laut hanya sebanyak 82 kasus.

Adakah peringatan dini milik Bakorkamla misalnya terhadap adanya potensi bahaya di laut?

Salah satu fungsi Bakorkamla adalah sebagai EWS (early warning system) bekerjasama dengan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) yang dapat mendeteksi suhu air laut, arah angin, kecepatan angin, tinggi gelombang. Sehingga bagi kapal-kapal yang sedang berlayar dan berpotensi menuju kearah gelombang tinggi diberikan peringatan dini melalui telepon, radio atau faximile.

Adakah nomor telpon layanan publik Bakor kamla yang dengan mudah bisa dihubungi?

Bakorkamla punya crisis center yang berfungsi sebagai PUSKODAL (Pusat Komando Pengendali) dengan call center (021) 500500 dan 127. Siapa saja yang mengalami, menyaksikan kecelakaan, musibah, tindak kriminal di laut, atau apa saja peristiwa di laut yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi telepon bebas pulsa tersebut kapan saja, 24 jam non stop.

Reference: Majalah Lifestyle

Read more »

Pengadaan 1000 Truk Militer Demi Memodernisasi Alutsista Indonesia Terbaru

Pada tanggal 3 April 2013 kemarin, Wamenham (Wakil Menteri Pertahanan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima Mr. Isikawa selaku Presdir (Presiden Direktur) PT. Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) di Kantor Kemhan. Pertemuan ini membahas soal pengadaan truk militer seberat 2,5 ton dan 5 ton sebanyak 1000 unit sebagai alutsista Indonesia terbaru. Pengadaan yang ditargetkan sampai tahun 2014 ini ditujukan untuk meningkatkan kekuatan militer Indonesia sekaligus alat angkut barang dan personel Tentara Nasional Indonesia.

Untuk itu, Kemhan memandang penting untuk melakukan kerjasama dengan IAMI dalam memproduksi truk militer 2,5 ton dan 5 ton yang baru pertama kali diadakan. Wamenhan berharap kerjasama ini dapat terealisasi sebelum semester kedua pada bulan Oktober 2014.

Lebih lanjut dikatakan Wamenhan, dalam pengadaan truk militer 2,5 ton dan 5 ton ini dapat memfasilitasi personel TNI untuk mobilisasi. Untuk itu dalam pembuatannya diharapkan dapat memenuhi spesifikasi teknis atau military specification yang dibutuhkan TNI dan dalam pengirimannya (delivery) dapat dilakukan secara bertahap.

Menanggapi hal tersebut, Presdir IAMI menyatakan terdapat aspek teknis dalam pengadaan truk militer 2,5 ton dan 5 ton tersebut yaitu aspek availability atau aspek ketersediaan barang dengan tujuan untuk mempercepat jangkauan pelayanan. Dalam aspek teknis dibutuhkan dukungan baik dari pemerintah Jepang maupun dari distributor lokal yang tersebar di wilayah Indonesia seperti di Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan, Banjarmasin dan Balikpapan.

Selain itu akan diadakan pelatihan secara periodik dengan satuan-satuan TNI yang berada di daerah-daerah atau kodam-kodam. Disamping itu juga, IAMI mengadakan program after sales service atautechnical advisor dengan melakukan konsultasi secara berkala dan field advisor pada saat menghadapi permasalahan teknis ataupun pada kondisi baik.

Selain itu terdapat juga aspek affordability atau aspek keterjangkauan yang bertujuan untuk memberi dukungan spare part dengan harga yang kompetitif. Untuk program maintenance, akan diadakan pelatihan secara periodik di satuan-satuan TNI di daerah, baik dalam pengoperasian maupun repair and maintain.

Untuk mendukung hal tersebut, akan diperkuat dengan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai payung hukum atau pegangan yang kuat untuk meningkatkan kerjasama dan solidaritas. Selain di Indonesia, produk ini juga diperkenalkan diberbagai negara seperti di Thailand.

Reference: DMC

Read more »

77 Prajurit TNI Konga XXIII-G Naik Pangkat di Lebanon

Terhitung 1 April 2013, 77 personel TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang sedang melaksanakan misi perdamaian PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) dan tergabung dalam Satgas Batalyon Mekanis TNI Konga (Kontingen Garuda) XXIII-G/UNIFIL (United Nations Inferim Force In Lebanon) atau Indobatt (Indonesia Batalyon) di Lebanon mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya. Para personel militer Indonesia yang naik pangkat, terdiri atas berbagai kepangkatan, yaitu 11 Perwira [diantaranya Dansatgas Indobatt], 25 Bintara, dan 41 Tamtama.

Upacara kenaikan pangkat ini dilangsungkan di Lapangan Soekarno Markas Indobatt, Adshid al Qusayr, Lebanon Selatan, dengan Inspektur Upacara Komandan Satgas (Dansatgas) Indobatt Letkol Inf Lucky Avianto.

Pada kesempatan tersebut Dubes RI menyematkan pangkat baru kepada Dansatgas Indobatt Letkol Inf Lucky Avianto. Dalam sambutannya, antara lain menyampaikan bahwa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang dipercayakan negara merupakan suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

“Jagalah kepercayaan tersebut dengan profesionalisme, semangat dan dedikasi yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas, selesaikan setiap tugas secara cepat, tepat dan kerjasama yang erat. Jagalah selalu nama baik TNI dengan berpegang teguh pada disiplin prajurit serta mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Sementara itu, Dansatgas Indobatt Letkol Inf Lucky Avianto antara lain mengatakan, bahwa kenaikan pangkat di daerah penugasan seperti saat ini adalah merupakan momentum yang sangat langka kita dapat, penghargaan yang sangat besar ini tentu memberikan rasa yang haru sekaligus bangga. “Kepada para personel yang menerima kenaikan pangkat untuk lebih meningkatkan pengabdiannya terhadap TNI, khususnya kita yang sekarang berada di daerah penugasan yakni dalam rangka Misi Perdamaian di Lebanon,” harapnya.

“Saya sebagai Komandan Indobatt mengucapkan selamat atas kenaikan pangkat anggota sekalian, semoga dengan kenaikan pangkat ini dapat meningkatkan moril dan memacu semangat kalian dalam melaksanakan tugas selama di Lebanon ini,” tegas Dansatgas Indobatt.

Kenaikan pangkat ini merupakan penghargaan yang diberikan negara dan TNI (Tentara Nasional Indonesia) kepada para personelnya yang berdedikasi dalam tugas selama ini.

Read more »