Inilah Alasan Korea Selatan Batasi Ilmuwan RI Belajar Kapal Selam

Kementerian Pertahanan membantah jika pemerintah Korea Selatan setengah hati memberikan transfer of technologi pembuatan kapal selam kepada Indonesia. Korea Selatan punya alasan kuat menolak perwakilan dari PT PAL ikut mengerjakan kapal selam pesanan Indonesia.

Photo by MC2 Benjamin Stevens/United States Navy.

"Menurut mereka pembangunan kapal selam punya resiko sangat tinggi," kata Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda Rachmad Lubis, saat ditemui Tempo di kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Jakarta Senin lalu.

Korea Selatan menyebut kapal selam merupakan produk alat utama sistem persenjataan dengan standar kualitas tinggi. Berbeda dengan kapal perang biasa, kapal selam diwajibkan punya kemampuan menyelam hingga 350 meter dari permukaan laut sehingga tak boleh ada sedikit pun kesalahan. Jika tidak, nyawa dan reputasi produsen kapal selam jadi taruhan.

"Rusia yang ahli kapal selam saja pernah gagal, apa lagi orang yang belum punya keahlian, resikonya sangat tinggi, rawan kecelakaan," terang Rachmad.

Selain itu, faktor keselamatan pekerja Indonesia juga menjadi alasan Korea Selatan. Sebab produksi kapal selam menggunakan peralatan yang beresiko keselamatan besar, terlebih untuk orang yang belum punya kemampuan. Alasan lain, Korea Selatan takut target produksi mereka molor karena harus memberi pelajaran kepada Indonesia. "Sementara kalau produksinya telat, kan mereka kena denda."

Meski begitu, saat ini pemerintah sedang melobi Korea Selatan untuk memaksimalkan proses alih teknologi. Minimal, jika perwakilan PT PAL benar-benar cuma diberi kesempatan belajar dengan melihat (learning by seeing), Korea Selatan mau memperlihatkan secara detil. "Jadi diharapkan kapal selam ketiga kita bisa buat sendiri di Indonesia, tentu atas bimbingan langsung Korea Selatan," kata Rachmad.

Indonesia memesan tiga unit Kapal selam kelas Changbogo dari Korea Selatan, dengan harga sekitar 350 juta Dollar Amerika Serikat per unit. Dalam perjanjian pembelian, Korea Selatan menawarkan alih teknologi kepada Indonesia. Sesuai rencana dua kapal selam akan diproduksi di galangan Daewoo Shipbuilding Marine Engineering co Ltd. Kapal selam ketiga akan dikerjakan oleh ahli Indonesia di galangan PT PAL.

Sebelumnya, Ketua Pusat Kerja Sama dan Promosi IPTEKS Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Raja Oloan Saut Gurning, mengingatkan Kementerian Pertahanan menekankan lebih serius mengenai kesepakatan transfer of teknologi dalam pengadaan kapal selam dari Korea Selatan. Indonesia sebagai pemilik uang berhak mendapatkan manfaat lebih dari kerja sama ini. “Pemerintah harus bernyali karena masih lebih besar uang kita dan kepentingan nasional harus dibela,” kata Saut saat dihubungi, Rabu 26 Juni 2013.

Saut menilai realisasi penguatan alat utama sistem pertahanan lebih menguntungkan kepentingan asing dan berpotensi menjadikan alutsista Indonesia dikendalikan para korporasi asing. Dalam jangka panjang dampaknya akan sangat berbahaya bila bergantung pada negara lain.

Menurut Saut, kerja sama pembelian kapal selam dengan Korea Selatan berpotensi sangat merugikan Indonesia. Itu, kata dia, tampak dari detail teknis yang tidak adanya komponen kapal selam yang dibuat di Indonesia dan minimnya keterlibatan tenaga ahli Indonesia dan hanya boleh melihat (learning by seeing).

Tempo

Read more »

Akademi ITS Mengingatkan Pemerintah tentang Proses TOT Kapal Selam dengan Korea Selatan

“Pemerintah harus bernyali karena masih lebih besar uang kita dan kepentingan nasional harus dibela!” tukas Raja Oloan Saut Gurning—Ketua Pusat Kerja Sama dan Promosi IPTEKS Institut Teknologi Sepuluh November. Ia mengingatkan bahwa Kementerian Pertahanan harus lebih serius mengenai transfer of technology (TOT), terkait urusan pengadaan kapal selam dari Korea Selatan. Indonesia, sebagai pemilik dana, berhak mendapatkan manfaat lebih dari kerja sama ini.

Saut menilai realisasi penguatan alat utama sistem pertahanan Indonesia dalam dua tahun terakhir lebih menguntungkan kepentingan asing dan berpotensi menjadikan alutsista Indonesia dikendalikan para korporasi asing. Dalam jangka panjang dampaknya akan sangat berbahaya bila bergantung pada negara lain.

Menurut Saut, kerja sama pembelian kapal selam dengan Korea Selatan berpotensi sangat merugikan Indonesia. Itu, kata dia, tampak dari detail teknis yang tidak ada komponen kapal selam yang dibuat di Indonesia. “PT PAL saya dengar hanya mendapat bagian pekerjaan 2 persen saja. Hanya gambar dan pengawasan. Bahkan memotong pelat baja pun tidak dikasih,” kata Saut.

Awalnya disepakati dari pembelian tiga kapal selam dari Korea, sejumlah tim ahli dan insinyur Indonesia akan dilibatkan dalam pembuatannya. Dua kapal dibuat di Korea dan satu lagi akan dilakukan di Indonesia. Namun, kata Saut, dalam kenyataannya, banyak alasan dari Korea Selatan yang aneh-aneh. Misalnya tenaga ahli yang dikirim belajar harus berumur kurang 30 tahun dan hanya dapat melihat (learning by seing).

Tak adanya kesempatan tenaga ahli Indonesia ikut belajar dalam proses produksinya dianggap sangat merugikan. Negosiasi transfer of teknologi dinilai Saut hanya basa-basi di atas kertas. "Kita ini banyak dikendalikan asing. Jangan sampai program ToT kapal selam ke Korea justru merugikan Indonesia," ucap Saut.

Lewat APBN 2013, nilai belanja alutsista sebesar Rp 28,2 triliun dan diperkirakan lebih dari 80 persen dibelanjakan dari industri asing dengan dukungan lebih 60 persen kredit ekspor luar negeri.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PAL Indonesia, M. Firmansyah Arifin, mengatakan program transfer of technology (ToT) kapal selam ke Korea Selatan, cenderung merugikan kepentingan nasional. Setelah mempelajari klausul kontraknya, Firmansyah melihat program ToT itu lebih menekankan pada learning by seeing, bukan learning by doing.

Akibatnya, kata dia, tenaga ahli Indonesia yang dikirm ke Korea, sebatas melihat proses pembuatan tanpa terjun langsung mempelajari teknologinya. Skema kerja sama seperti ini, lebih menguntung Korea ketimbang Indonesia. "Memang kami harus mencuri teknologinya. Karena Korea dulu juga mengambil teknologi dari Jerman," kata Firmansyah, Jumat 21 Juni 2013.

Daewoo Shipbuilding Marine Engineering co. Ltd, kata ia, sekedar memberikan gambar kapal selam. Padahal, mempelajari rekayasan teknologi kapal selam tidak cukup dengan melihat gambar. Nasi sudah menjadi bubur, kini pihaknya hanya berharap bisa menempatkan lebih banyak tenaga ahli dari kampus dalam program ToT untuk melakukan kajian ilmiah. Dirinya yakin, Korsel tidak akan memberikan ilmu secara tulus kepada Indonesia.

Tempo

Read more »

Presiden SBY: Indonesia Tidak Takut Singapura dan Malaysia!

Pada 26 Juni 2013, Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) mengadakan jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, terkait asap kebakaran di Riau. Beliau menegaskan bahwa Indonesia bukannya tidak takut dengan Singapura dan Malaysia!

Awalnya, Presiden mengaku memantau pembicaraan di media sosial setelah dirinya meminta maaf kepada Pemerintah Malaysia dan Singapura terkait asap dari kebakaran di Riau. Presiden menilai ada pembicaraan yang keliru seperti menganggap Pemerintah Indonesia takut dengan Singapura dan Malaysia.

"Tidak ada negara berdaulat harus takut kepada negara mana pun. Tidak kepada Malaysia, tidak kepada Singapura," kata Presiden.

Presiden mengingatkan rakyat Indonesia bahwa urusan asap konteksnya jelas. Ia meminta masalah asap jangan dibawa ke isu lain. "Tegas saya sampaikan kalau soal kedaulatan negara, soal keutuhan wilayah, kepentingan nasional lain, tidak pernah ada kompromi. Saya tegaskan," kata Presiden.

Presiden memberi contoh adanya pembicaraan yang mengaitkan dengan wilayah Ambalat. Menurut Presiden, pemerintah akan terus memperjuangkan wilayah itu sampai kapan pun.

Presiden juga mengaku akan gigih berjuang dalam diplomasi untuk memastikan tenaga kerja Indonesia di Malaysia mendapat perlindungan, diberikan hak-haknya, serta tidak ada tindakan kekerasan terhadap WNI lainnya.

"Posisi kita jelas, tidak akan pernah berubah. Jadi, jangan dikaitkan dengan apa yang dilakukan terhadap asap," pungkas Presiden.

Kompas

Read more »

KRI Diponegoro-365 merapat di Mersin, Turki

Pada 16 Juni 2013, KRI Diponegoro-365 merapat di Pelabuhan Internasional Mersin (MIP - Mersin International Port), Turki, pasca melaksanakan patroli dalam tugas sebagai penjaga kedamaian di bawah payung UNIFIL (United Nation Interim Force in Lebanon).

Pada hari pertama singgah, para awak KRI Diponegoro memanfaatkan waktu untuk refreshing, pergi ke tempat wisata sekitar Mersin. Di antaranya, Cennet-Cehennem Orenyeri, yang berarti Gua Surga dan Neraka serta pantai Kizkalesi yang di tengahnya ada benteng bernama The Korykos Castle.

Pada hari kedua (17/6) Komandan KRI Diponegoro, Letkol Laut (P) Hersan, S.H. bersama Deputy Maritime Task Force Commander (DMTFC)-Chief of Staff UNIFIL, Kolonel Laut (P) Retiono Kunto dan Athan RI untuk Turki, Kolonel Infantri Syachriyal E.S., melaksanakan Courtesy Call ke pejabat-pejabat yang berada di Mersin Turki, di antaranya Wakil Gubernur (Governur Assistance), M. Suphi Okay, Wakil Wali Kota, Erol Ertan dan Komandan Pangkalan Turki / Chief of Turkish Mediterranean Navy, Rear Admiral Hayrettin Imren.

Sebelum bertolak dari pelabuhan Mersin, KRI Diponegoro mendapatkan kunjungan balasan kehormatan dari Rear Admiral Hayrettin Imren, Captain/Kurmay Abay Imron Demirbilek dan Kolonel/Kurmay Abay Aykut manioglu di hari ketiga (18/6). Komandan KRI Diponegoro menyambutnya dengan memperkenalkan salah satu budaya bangsa Indonesia yaitu tari perang dari daerah Papua, yang dimainkan para prajurit KRI Diponegoro.

Dalam kesempatan itu, Komandan KRI Diponegoro mengajak para pejabat Angkatan Laut Turki tersebut untuk melaksanakan ship touring, antara lain memperkenalkan ruang Pusat Informasi Tempur (PIT) dan anjungan, kunjungan diakhiri dengan makan siang bersama dan tukar-menukar cindera mata di lounge room perwira.

Setelah kegiatan kunjungan tersebut berakhir, KRI Diponegoro melaksanakan apel kelengkapan dan dilanjutkan kapal bertolak dari Mersin dalam rangka melaksanakan tugas sebagai peacekeeper menuju Area of Maritime Operation (AMO) di perairan Beirut laut Mediterania.[]

Read more »

Industri Alutsista Indonesia Bidik Pasar ASEAN

Pada 23 Mei 2013, Lembaga Kajian Pusat Studi Kebijakan dan Pendampingan Strategis (CPSSA) menggelar diskusi Executive Business Breakfast. Diskusi yang diadakan di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, ini  mengangkat topik "Ke Mana Arah Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia".

Dalam kesempatan itu, Purnomo Yusgiantoro selaku Menteri Pertahanan menyatakan, "Proyeksi masa depan adalah bagaimana membangun kemandirian industri pertahanan. Kita ingin industri pertahanan Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sendiri, tapi juga dapat ekspor ke luar negeri."

Kawasan yang menjadi target adalah kawasan ASEAN. Menurut Purnomo, proyeksi pasarnya dinilai bisa mencapai 25 juta dolar miliar US. otensi pasar ini, sebaiknya juga dimanfaatkan untuk mendorong kemandirian lokal dalam sektor industri pertahanan dalam negeri. Apalagi, ASEAN dalah pasar yang besar bagi industri pertahanan. Pasar industri ini melonjak signifikan dalam dua dekade terakhir.

Meski besar, namun kebanyakan negara anggota ASEAN setuju, transaksi di pasar industri pertahanan dikhususnya untuk peralatan bukan untuk perang atau untuk operasi militer selain perang. Selain itu, juga mulai dirasa pentingnya kolaborasi industri pertahanan di kawasan ASEAN. Kolaborasi itu mutlak diperlukan guna terciptanya kemandirian alutsista dan perluasan pembangunan ekonomi dna kemajuan kawasan ASEAN. "Harus ada yang bersedia membeli alutsista dalam negeri beserta kekurangan dan kelebihannya demi memajukan industri pertahanan dalam negeri sebelum berkolaborasi di ASEAN." kata Purnomo.

analisapublik.com

Purnomo mengatakan, mengatakan bahwa industri pertahanan RI yang berdiri sejak 1958 dengan menasionalisasi industri pertahanan bekas peninggalan asing seperti Inggris dan Belanda, runtuh pada tahun 1997 - 1998. Pada tahun 2010 pemerintah telah memprioritaskan pembangunan industri pertahanan hingga 2024."Tidak ada negara di dunia ini yang kuat kalau hanya ekonominya saja yang kuat," kata Purnomo

Ia mengatakan bahwa negara yang kuat itu tak hanya ditopang oleh ekonominya yang kuat namun juga harus memiliki industri pertahanan yang kuat pula dan pertahanan itu tidak bisa sukses hanya bergantung pada industri pertahanannya saja tetapi komitmen untuk mewujudkannya

Dalam presentasinya, Purnomo membeberkan peta dasar pembangunan Industri Pertahanan dalam negeri, selama 15 tahun ke depan menyusul diberlakukannya UU Industri Pertahanan nomor 16 tahun 2012. Terutama bagaimana rancang bangun peta kekuatan industri pertahanan di kawasan dan peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan di dalamnya.

Sebelumnya dalam sambutan membuka acara itu, Ketua Centre for Policy Studies and Strategic Advocacy Luhut Panjaitan optimistis, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6% pada tahun ini dan diperkirakan dapat mencapai 8%-9% dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia seharusnya tidak sekedar menjadi pasar bagi negara lain tetapi harus sudah mencari pasar luar.

"Di industri pertahanan, Indonesia sebenarnya sudah punya industri dasar. Ini bisa dikembangkan. Tinggal dorongan kebijakan dari pemerintah," ujar Luhut.

Read more »

Presiden SBY: Kekuatan Militer Indonesia Harus Lebih daripada Negara Lain

Pada 3 Mei 2013, digelar latihan gabungan TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Karang Teko, Jawa Timur. Presiden menyampaikan bahwa kekuatan militer Indonesia harus lebih besar dibandingkan negara-negara tetangga. Pasalnya, Indonesia memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan negara Australia, Malaysia, Singapura dan negara Asia Tenggara lainnya.

"Kita punya medan yang khas dan bisa menjadi tantangan saat melaksanakan peperangan. Kita juga memiliki alat perang yang canggih, prajurit harus bermental baja, sanggup bertempur di medan apapun, dan pantang menyerah," kata Presiden SBY.

Presiden menambahkan bahwa Indonesia yakin membangun postur pertahanan yang handal. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dia juga optimistis Indonesia segera bisa membangun kekuatan pokok minimum (MEF) pertahanan. Anggaran saat ini kata dia juga difokuskan pada modernisasi alat utama sistem persenjataan serta peningkatan kesejahteraan prajurit dan keluarganya.

"Itulah bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun TNI yang profesional, modern dan kapabel, serta makin meningkat kesejahteraannya," ungkap Presiden SBY.

Saat menyaksikan latihan gabungan presiden mengatakan tugas TNI bukan pula hanya melaksanakan pertempuran dan kampanye militer sesuai UUD 1945 namun yang utama menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.[]

Read more »